Publik Memang Makin Percaya Jokowi, Tapi...

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo punya modal bagus melanjutkan masa kepemimpinannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan utnuk 3,5 tahun ke depan seiring bersarnya kepercayaan publik. Namun, presiden yang beken disapa dengan nema Jokowi itu juga diingatkan untuk tidak terlena.
Pengamat politik Indonesia dari Australian National University (ANU), Marcus Mietzner mengatakan, setidaknya ada empat persoalan yang berpotensi membalikkan situasi di kemudian hari. Yang pertama adalah inflasi.
Menurut Marcus, inflasi selalu berkorelasi dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Inflasi saat ini yang rendah memang memuaskan masyarakat.
Namun menurutnya, hal itu lebih disebabkan karena situasi minyak dunia yang murah. “Jika sudah kembali normal, hal itu akan sangat menyulitkan pemerintah,” ujar Marcus dalam diskusi tentang hasil survei Saiful Murjani Research dan Consulting (SMRC) di Jakarta, Minggu (17/4).
Ia menjelaskan, pengalaman serupa pernah dirasakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2008. Kala itu harga minyak dunia meroket, sehingga memaksa SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Imbasnya adalah merosotnya kepercayaan publik terhadap SBY. “Beruntung 2009 harga minyak dunia turun, sehingga SBY bisa menurunkan kembali harga minyak,” tuturnya.
Persoalan kedua yang harus diwaspadai adalah stabilitas politik. Keberhasilan Jokowi menggandeng musuh-musuh politiknya memang membuat stabilitas politik nasional terjaga.
Namun jika ditarik ke belakang, koalisi ramping merupakan janji Jokowi. “Ini memudahkan lawan politiknya di 2019 nanti untuk menyudutkannya,” terangnya.
- Sufmi Dasco dan Andre Rosiade Lepas 5.000 Pemudik Pulang Basamo Gelombang Pertama
- KPK Amankan Uang Rp 2,6 Miliar Saat OTT di OKU Sumatera Selatan
- Utut Bilang KontraS Pernah Diundang Bahas RUU TNI, tetapi Tak Hadir
- Keluarkan Kebijakan Kontroversial, Dedi Mulyadi Minta Maaf
- Percepat Capaian Program, Pemprov Jateng Berkolaborasi dengan 44 Perguruan Tinggi
- Siapa Saja yang Kena OTT KPK di OKU?