Publik Memang Makin Percaya Jokowi, Tapi...

Ketiga terkait BPJS. Menurutnya, rendahnya iuran saat ini tidak akan mencukupi kebutuhan anggaran. Apalagi pengguna BPJS ke depannya akan semakin banyak dan membuat anggaran semakin bengkak.

Marcus pun memprediksikan BPJS akan menjadi persoalan serius dalam beberapa tahun ke depan.

Terakhir yang menyangkut infrastruktur. Meski banyak infrastruktur yang dibangun, namun mayoritas baru pada tahapan peluncuran. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang terkendala pembebasan tanah. Sehingga diprediksi, akan banyak proyek yang belum selesai pengerjaannya hingga tahun 2018 mendatang.

“Ini yang akan ditagih masyarakat. Ini cukup berisiko juga,” kata pria berkebangsaan Australia itu. Terlebih, keuntungan ekonomi dari pembangunan yang banyak dilakukan di luar Jawa itu tidak dirasakan diwaktu yang cepat.

Pengamat politik dari CSIS, J Kristiadi mengaku sepakat soal adanya persoalan yang berpotensi membalikkan keadaan. Yang paling terlihat saat ini menurutnya adalah defisif APBN 2016 yang mencapai Rp 300 triliun.

Menurutnya, jika persoalan itu tidak segera dicarikan solusinya maka akan muncul persoalan besat. Untuk itu, dia meminta agar tingginya kepercayaan dan stabilitas politik saat ini dimanfaatkan Jokowi untuk mengambil alih kepemimpinan dan mengambil keputusan-keputusan besar.

“Salah satunya tax amnesty. Jokowi harus meyakinkan tax amnesty bisa segera dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya SMRC merilis tingkat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi yang mencapai 72 persen. Angka itu meningkat drastis dibandingkan Desember 2015 yang hanya 63 persen. Bahkan, pada Juni 2015, angka kepercayaan kepada Jokowi sempat berada di angka 55 persen.(far/kim/jpg/ara/jpnn)