Publik Menanti MK Lakukan 3 Hal Ini dalam Mengadili Sengketa Pilkada

Bambang menilai hal itu menunjukan sehebat apapun proses, maka terbuka peluang penyelenggara pemilu kecolongan.

“Kalau kasus itu dibawa ke MK itu akanmenunjukan sejauh mana MK menguji persoalan fundamental tersebut,” ujarnya.

Terakhir Bambang berharap persidangan pmeriksaan ke depan MK nantinya menguji semua dalil-dalil yang dijadikan dasar permohonan adanya kecurangan.

Ia meminta MK tidak hanya sekadar memutuskan sengketa Pilkada berdasarkan angka sesuai pasal 158 UU Pemilu.

Pasal 158 UU Pemilukada sendiri pernah digugat 5 tahun lalu oleh calon gubernur DKI dari jalur independen, Ramdansyah.

Dia menggugat pasal itu karena melihat potensi  pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif akan dikalahkan oleh masalah teknis ambang batas.

Hasil dari gugatan itu ditolak, namun sejak saat itu MK mengembalikan marwah keadilan subtansial dengan tidak memutus perkara sengketa pemilukada di awal permohonan karena tidak memenuhi syarat ambang batas.

“Saya melihat peraturan MK no 6 tahun 2020 sejalan denganpermintaan saya  waktu uji materi,” ujarnya. (dil/jpnn)