Publik Mulai Tak Percaya Pemerintah dan DPR
Ada perbedaan dimensi sejarah dan budaya, yang juga harus dipertimbangkan.
Fadli menekankan bahwa open parliament juga harus didukung oleh peran aktif semua aktor, termasuk publik, dalam memahami proses politik di dalam setiap institusi negara.
Sebab, proses politik di dalam lembaga negara bagaimanapun bukan proses yang sederhana.
Bahkan cukup kompleks. Sehingga, publik juga harus dibekali dengan pemahaman yang utuh agar upaya Open Government dan Open Parliament bisa berjalan secara konstruktif.
Fadli juga menyampaikan, bahwa terkait dengan prinsip Open Parlemen, DPR RI telah menyusun rencana strategis.
Di dalamnya terdapat prinsip tranparansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan keterwakilan.
Melalui ketiga hal itu, DPR berupaya kuat untuk membuka ruang pelibatan publik yang lebih luas dalam aktivitas keparlemenan.
Beberapa upaya prinsip Open Parliement yang sudah dilakukan oleh DPR antara lain, memperluas saluran komunikasi melalui sosial media dan website, mengembangkan SILEG (Sistem Informasi Legislasi).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon diundang sebagai pembicara dalam Global Legislative Openness Conference 2017 di Kiev, Ukraina.
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli