Puisi Sukmawati, HMI MPO: Jangan Benturkan Budaya dan Agama
jpnn.com, JAKARTA - Puisi Sukmawati Soekarnoputri berjudul Ibu Indonesia di acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya - Indonesia Fashion Week 2018 menuai kontroversi. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO pun ikut bersuara, bahwa budaya dan agama itu tidak bisa dibenturkan.
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO, Zuhad Aji Firmantoro menyayangkan, mengapa puisi yang dianggapnya melecehkan Syariat Islam tersebut keluar dari lisan seorang putri tokoh pendiri NKRI ini.
Untuk itu, Zuhad menegaskan, sebelum permasalahan semakin membesar dan membuat kegaduhan baru, PB HMI MPO mendesak Sukmawati untuk mengaku khilaf atau salah atas pernyataannya dalam puisi itu, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam.
"Saya kira lebih elok Sukmawati akui kesalahan dan sampaikan permohonan maaf, supaya kegaduhan tak berlanjut," kata Zuhad Aji, Selasa (3/4).
Meskipun dalam puisi tersebut Sukmawati mengaku tidak bermaksud mengarah pada SARA atau melecehkan Syariat Islam, namun Zuhad menegaskan bahwa akibat puisi tersebut membuat umat Islam tersinggung dan kotroversi yang menjadi perhatian nasional.
Lebih lanjut Zuhad menyampaikan, secara jujur dirinya merasa terusik dan tersinggung dengan puisi tersebut.
Menurutnya, budaya dan agama itu tidak boleh dibenturkan, tidak boleh dibanding-bandingkan kekurangan dan kelebihannya, karena akan menimbulkan kesalahan fatal.
"Budaya itu ada tempatnya sendiri dan agama juga ada tempatnya sendiri," jelas dia.
Puisi Sukmawati Soekarnoputri berjudul Ibu Indonesia menuai kontroversi, PB HMI MPO pun ikut bersuara bahwa budaya dan agama tidak bisa dibenturkan.
- Peserta Jalan Sehat HUT ke-58 KAHMI Keluhkan Kupon Doorprize Ganda
- Gelar Dialog Publik, PB HMI Rekomendasikan Cabut Izin Perusahaan ini di Gorontalo
- HMI Sumbagtera Dukung Terwujudnya Pilkada Damai, Begini Janji Mereka
- HMI Desak Polri Periksa Artis yang Pernah Promosikan Judi Online
- Badko HMI Jabodetabeka-Banten Dukung Satgas Pemerintah Berantas Judi Online
- Pemerintah Diminta Tak Berlebihan Menggunakan APBN untuk Pembangunan IKN