Puji Kinerja Jokowi, Kini Komisi VIII Akan Revisi UU Penanggulangan Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Kecepatan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dalam menangani tanggap darurat bencana diapresiasi parlemen.

Apalagi sejak awal tahun 2020 ini, sudah terjadi banyak bencana terutama banjir dan longsor di beberapa wilayah daratan Jawa.

"Dalam hal kecepatan dan ketepatan untuk menangani korban bencana saat ini termasuk cepat," kata Idah Syahidah Rusli Habibie, anggota Komisi VIII DPR RI, di komplek Parlemen, Rabu (8/1).

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tersebut mengatakan pemerintahan Jokowi sudah cukup baik dalam  menangani pascabanjir.

Meski demikian, dia berharap kecepatan yang sudah baik itu terus ditingkatkan. Dimulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai pada instansi sejenis di bawahnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga Tanggap Siaga Bencana (Tagana).
 
Sementara dari sisi legislasi, menurut Ida, Komisi VIII DPR RI akan merevisi dan membahas Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang saat ini sudah dalam masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
 
"Revisi itu untuk kesadaran dan kepedulian yang tinggi dari seluruh pihak atas kebersihan dan kondisi lingkungan. Ditambah dengan payung hukum yang jelas tentang penanggulangan bencana, maka paling tidak, kerugian jiwa dan materi dapat dimininalisir," tambah politikus Golkar ini.

Dia mengapresiasi kecepatan Presiden Joko Widodo menangani pasca-banjir terlihat kemarin, ketika mengunjungi warga di Kabupaten Bogor dan Lebak.

Ketika itu, Presiden Jokowi melihat bahwa area longsor yang ada di Kecamatan Sukajaya mencapai ratusan titik. Untuk itu, Presiden mengimbau warga setempat agar mau direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Usai meninjau lokasi longsor di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Presiden Joko Widodo langsung melanjutkan perjalanan untuk meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (7/1) siang.