Puji Stabilitas Pertumbuhan, Kritisi Kesenjangan Pendapatan
Ketua DPD Anggap 10 Tahun Kinerja Ekonomi Pemerintah Kurang Berkualitas
jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPD RI Irman Gusman menilai kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama sepuluh tahun terakhir ini masih kurang berkualitas. Sebab, meski pemerintah relatif berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan, namun di sisi lain ada kegagalan dalam mengantisipasi kesenjangan pendapatan dan wilayah.
Hal itu dikatakan Irman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2014 bertema "Menutup Tahun Politik, Mengawali Konsolidasi Nasional" di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (22/12). "Pemerintah relatif berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan, tapi tidak antisipatif terhadap masalah baru, yakni kesenjangan pendapatan dan wilayah," katanya.
Irman menambahkan, pemberlakuan liberalisasi ekonomi dengan persiapan yang kurang optimal membuat ekonomi Indonesia mengalami begitu banyak masalah. Misalnya, ambruknya industri dalam negeri karena kalah bersaing dengan produksi asing.
Hanya saja, kata senator asal Sumatera Barat itu, pemerintah justru terkesan lepas tangan. “Pemerintah terkesan lepas tangan dengan cara menyerahkannya ke mekanisme pasar," ujarnya.
Akibatnya, kata dia, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan hanya pada kisaran 5,1 persen. "Terendah dalam sepuluh tahun terakhir kecuali saat krisis global tahun 2009 yang tumbuh 4,6 persen. Pilihan kebijakan fiskal yang kontradiktif ditambah dengan kebijakan moneter yang relatif ketat ikut berkontribusi pada perlambatan ekonomi tahun ini," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPD RI Irman Gusman menilai kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama sepuluh tahun terakhir ini masih kurang berkualitas. Sebab,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Merespons Putusan MK Tentang PT Nol Persen, Sultan Wacanakan Capres Independen
- Pemerintah Perlu Berhati-hati soal Penghapusan Utang UMKM
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani