Pulau Komodo Dipastikan Tetap Dibuka Untuk Wisatawan

Dari sisi pengelolaan, Taman Nasional Komodo harus dikelola dengan berbasis ekosistem (Ecosystem Base Management). Masyarakat Desa Komodo merupakan salah satu unsur dari ekosistem Pulau Komodo sehingga pengelolaannya harus menjadi satu kesatuan (integrated management).

Pembangunan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan tujuan wisata alam eksklusif dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana-prasarana dan jasa wisata alam yang mempunyai kualitas berstandar internasional, serta didukung tersedianya fasilitas umum yang dibutuhkan wisatawan di luar kawasan taman nasional, seperti sarana akomodasi, transportasi, informasi, hiburan, dan perbankan.

Karena itu pengelolaan Taman Nasional Komodo harus terintegrasi dengan pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo. Hal ini sesuai dengan pendapat Miller and Hamilton (1999) bahwa pengelolaan kawasan konservasi perlu diintegrasikan dengan lanskap yang lebih luas. Saat ini sedang disusun ITMP (Integrated Tourism Master Plan) Labuan Bajo-Flores yang akan diselesaikan 2020.

“Berdasarkan kajian tim terpadu tersebut di atas, Pulau Komodo tidak perlu ditutup karena tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penutupan baik ditinjau dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi,” sebagaiamana bunyi pesan siaran KLHK, Kamis (3/10)

Pendekatan MAB dan World Heritage, serta pendekatan baru IUCN dalam pengelolaan kawasan konservasi menghormati hak-hak masyarakat lokal, menjadi alasan tidak perlunya relokasi penduduk dari Pulau Komodo.

Jika masyarakat Desa Komodo direlokasi akan menurunkan citra Indonesia di mata Internasional karena negara tidak memberikan perlindungan kepada warga atas Hak Asasi Manusia (HAM). (cuy/jpnn)