Pulau Terluar di Maluku Terdaftar di PBB
Selasa, 08 September 2009 – 06:49 WIB
AMBON -- Pulau-pulau terluar yang masuk wilayah Maluku sulit untuk diklaim oleh negara tetangga. Ini lantaran Pemerintah Provinsi Maluku secara ketat mengawasi pulau-pulau terluar yang ada di Maluku baik yang berpenghuni maupun tidak sampai. Pulau-pulau itu, baik yang telah mempunyai nama maupun yang belum ada namanya, telah didaftarkan oleh Pemda Maluku ke Departemen Kelauatan Indonesia. Bahkan, semua pulau-pulau di Maluku ini juga telah terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kita tahu ada pulau-pulau kita yang dekat sekali dengan Australia maupun Timor Leste, namun sejauh ini mereka tidak pernah mengganggunya bahkan mereka juga telah akui bahwa itu milik Indonesia yakni Maluku,” tegas Gubernur Maluku, Karelk Albert Ralahalu, usai pertemuan dengan Direktur Jenderal ASEAN Departemen Luar Negeri, Djauhari Oratmangun, di Pasar Higenis, kemarin.
Baca Juga:
Saat ini Pemprov Maluku berupaya agar pulau-pulau terluar itu dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan Maluku nantinya, serta masyarakat yang mendiami pulau tersebut, maupun yang berdekatan dengan pulau-pulau itu. “Kita juga tidak berkeinginan untuk menjual pulau yang ada di Maluku seperti daerah-daerah lain di Indonesia,” jelas Gubernur.
Pemprov Maluku juga telah menempatkan patok-patok yang dibangun di sana. Bagi pulau yang ada penduduk, Pemporov Maluku juga telah bekerjasama dengan TNI/Polri mendirikan pos-pos TNI dan Pos Polisi termasuk juga Patroli TNI AL dan Polri yang berpatroli secara mobile, juga menjaga kedamaian warga disana maupun terhadap ancaman orang asing yang ingin merebut pulau-pulau milik Maluku tersebut. (JAS,sam/JPNN)
AMBON -- Pulau-pulau terluar yang masuk wilayah Maluku sulit untuk diklaim oleh negara tetangga. Ini lantaran Pemerintah Provinsi Maluku secara ketat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad