Puluhan Anggota Legislatif Inggris Desak Pemerintah Sanksi Israel
jpnn.com, LONDON - Lebih dari 60 anggota parlemen Inggris dari tujuh partai politik mendesak Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel, atas alasan “telah berulang kali melanggar hukum internasional.”
Surat tersebut, yang diprakarsai oleh anggota parlemen independen Richard Burgon dan Imran Hussain, dikirimkan kepada Lammy pada Rabu (27/11) malam.
Surat itu mengacu pada opini resmi Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli, yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dan harus segera dihentikan.
Di antara penandatangan surat adalah tokoh politik terkemuka, seperti mantan Menteri Dalam Negeri Bayangan Diane Abbott, mantan Menteri Keuangan Bayangan John McDonnell, pemimpin bersama Partai Hijau Carla Denyer, dan mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn.
Anggota parlemen dari Partai Buruh, Demokrat Liberal, Plaid Cymru, dan Partai Nasional Skotlandia juga mendukung seruan tersebut.
Anggota aliansi pro-Gaza Independent Alliance dan tokoh senior lainnya seperti Baroness Sayeeda Warsi, mantan ketua bersama Partai Konservatif, turut menandatangani surat tersebut.
Pendapat resmi ICJ itu menekankan bahwa semua negara, termasuk Inggris, memiliki kewajiban hukum untuk menahan diri dari tindakan yang mengakui atau mendukung pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
Surat dari anggota parlemen itu mendesak pemerintah Inggris untuk segera mengambil langkah yang sesuai dengan hukum internasional.
Israel terus melancarkan perang genosida di Jalur Gaza setelah Hamas menyerbu pada Oktober tahun lalu
- Dunia Hari Ini: Israel Menyetujui Gencatan Senjata Dengan Hizbullah
- Prabowo Bertemu MBZ, Targetkan Investasi Dagang Rp 158 Triliun
- Pertamina Eco RunFest 2024 Beri Dampak Positif, Mulai Lingkungan hingga Ekonomi
- Pertamina Eco RunFest Salurkan Donasi Kemanusiaan untuk Palestina, Sebegini Nominalnya
- Kemlu RI Berharap PM Israel Benjamin Netanyahu Segera Ditangkap
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu