Puluhan Bocah Semarakkan Stand TNI

jpnn.com - BANDUNG – Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan acara Expo Festival Antikorupsi Tahun 2015 pada tanggal 10 - 11 Desember 2015, bertempat di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Jawa Barat. Acara ini telah resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut B. Panjaitan mewakili Presiden Joko Widodo, Kamis (10/12). Tampak puluhan murid Taman Kanak-kanak (TK) hingga masyarakat umum mengunjungi stand TNI.

Dalam sambutan tertulisnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya tindakan pencegahan selain penegakan hukum yakni dengan membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. 

Untuk itu, pemerintah melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perijinan.

“Mekanisme kerja birokrasi harus diarahkan ke pemerintahan elektronik atau E-Government mulai dari cash flow management system, pajak on-line, e-budgeting, e-purchasing system, E-catalog dan pemanfaatan whistleblowing system serta banyak lagi yang lain. Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi,” ujar Joko Widodo.

Pelaksana Tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki mengajak seluruh komponen bangsa bersinergi dan bekerja sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik, bebas dari korupsi. 

“Kami sadar bahwa KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. KPK perlu sinergi dan kerja sama seluruh komponen bangsa untuk mensukseskan pekerjaan besar, mewujudkan peradaban baru Indonesia, mewujudkan cita-cita kemerdekaan menjadi bangsa yang unggul dan terhormat dalam pergaulan dunia,” papar Ruki.

Menurut Ruki, sebagai perwujudan amanat UU No. 30 tahun 2002, upaya pencegahan korupsi diimplementasikan untuk menyasar tiga aspek, yaitu manusia, budaya dan sistem. 

Aspek manusia/individu dan budaya ditangani dengan pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Sistem yang merupakan aspek yang paling penting, diperbaiki sebagai upaya memperbaiki kebijakan, aturan dan/atau prosedur yang dianggap berpotensi korupsi.