Puluhan Perkara Mangkrak Dilaporkan ke Jaksa Agung

JAKARTA- Ketua Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (PAP DPD RI) Farouk Muhammad menyoroti kinerja kejaksaan yang menurutnya tak optimal. Ini didasari adanya 40 laporan masyarakat yang hingga kini tak jelas penuntasannya.

Dikatakan tak jelas, lanjut dia, karena selama bertahun-tahun perkaranya mengendap di kejaksaan karena hanya sebatas menetapkan tersangka tanpa di periksa apalagi disidang. Modus lain menurut senator Nusa Tenggara Barat ini, berkas perkara tak pernah tuntas bolak-balik kejaksaan-polisi.

"Selain itu, kita bicarakan dengan Jaksa Agung Basrief Arief soal laporan BPK juga," kata Farouk, Senin (22/10). Purnawirawan polisi berpangkat irjen ini mencontohkan pemeriksaan berkas korupsi pembangunan masjid dan jembatan di Kabupaten Suna, Maluku Utara.

"Jembatan baru dibangun rangkanya 40 persen, padahal duitnya (anggarannya) sudah habis. Ini diproses (disidik polisi)," ungkapnya. Tapi saat pemberkasan oleh kejaksaan dinilai bertele-tele. Saking lamanya, diduga untuk menghilangkan pidana, calon tersangka entah dapat dana dari mana kembali melanjutkan pembangunan jembatan.