Pungli di Sekolah Diduga Sistematik

Oleh karena itu, politikus dari Fraksi PKS ini menerangkan,  sosialisasi petunjuk teknis dana BOS yang selama ini dilakukan kurang maksimal, karena masih terjadinya pungutan. Sebab, sosialisasi itu hanya ditujukan kepada tiap para kepala sekolah.

"Masih adanya pungutan ini juga disebabkan oleh kebiasaan lama yang sudah berlangsung setiap tahun.  Disadari atau tidak, para pengelola pendidikan menjadi semakin pragmatis, mulai dari level pembuat kebijakan sampai kepada pelaksana kebijakannya," tukasnya.

Terkait kondisi ini, terang Raihan,  Pemerintah Pusat dan  daerah perlu memperbaiki aturan yang ada. Perlu ada aturan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya praktek pungutan yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu . Selain itu, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada para kepala sekolah, tetapi juga para guru dan orang tua siswa serta komite sekolah, terutama terkait komponen dana BOS.

"Sosialisasi aturan larangan pungutan dan sanksinya pun perlu juga dilakukan. Dengan demikian, semua yang terkait dengan penggunaan dana BOS dan larangan serta sanksinya dapat dipahami oleh para penyelenggara pendidikan," jelasnya. (Cha/jpnn)