Pungutan Biaya Sekolah Masih Tinggi

“Mengapa di sini berbeda, karena Kemdiknas mengasumsikan kondisi dan kebutuhan sekolah di Indonesia sama.  Maka dari itu, alokasi dana BOS pun dibuat sama rata. Padahal dalam kajian mengenai pembiayaan sekolah, kondisi dan lokasi sekolah sangat berpengaruh pada kebutuhan biaya,” paparnya.

Masalah  lain, kata Ade,  walau alokasi dana BOS sangat kecil dan tidak memadai untuk merealisasikan sekolah gratis, tapi masih tetap dikorupsi terutama pada tingkat sekolah dan dinas pendidikan. “Terutama lemahnya posisi tawar guru dan orang tua ketika berhadapan dengan kepala sekolah. Selain itu, lemahnya  posisi kepala sekolah ketika berhadapan dengan dinas yang menyebabkan mudahnya dana BOS dikorupsi,” ungkap dia.

Lebih jauh Ade menambahkan, dengan adanya penyaluran dana BOS kepada pemerintah daerah yang baru-baru ini ditetapkan, dinilai akan makin menyuburkan praktek korupsi terutama yang dilakukan oleh dinas pendidikan. Sebab, walau Kemdiknas mengklaim sekolah telah otonom, tapi dinas pendidikan masih memiliki pengaruh dan kerap menggunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan sendiri.

“Adanya tambahan kewenangan sebagai akibat penyerahan dalam penyaluran dana BOS kepada pemerintah daerah, akan membuat dinas pendidikan lebih leluasa untuk menjadikan sekolah sebagai objek korupsi,” sambung Ade. (cha/jpnn)