Pungutan Honorer K2 Tidak Dipaksakan

“Pungutan tersebut gunanya untuk biaya pengadaan foto kopi berkas mereka. 70 orang panitia yang diberi makan setiap hari, sewa tempat, transportasi. Uang dimana mau diambil kalau kita lakukan verifikasi” kata Syamsul menjelaskan.

“Panitia bukan robot. 70 orang dibiayai dengan apa jika mereka bekerja. Kerjanya siang hari malam memverifikasi berkas. Pagi ini kerja, besok pagi berhenti. Orang tidak tidur. Uang dari mana mau diambil. Saya kira kita harus bijak dengan hal ini. Lagipula biaya partisipasi tidak dipaksakan,” tambahnya.

Syamsul juga mengatakan, pada prinsipnya BKD sangat terbuka jika ada kendala dari honorer. Honorer yang memberi silakan, tidak ada juga tidak masalah. Yang penting, jangan dipersoalkan di luar, apalagi sampai dipersoalkan sama orang yang justru tidak ada kaitannya dengan honorer.

“Kita di BKD terbuka. Kalau mereka mau memberi silakan, tidak memberi silakan. Justru masalah inilah saya dikirim SMS anggota dewan. Kata anggota dewan ada yang orang keberatan. Saya bilang, catat namanya siapa yang keberatan. Jangan yang tidak ada kaitannya dengan honorer K2 justru yang keberatan, sementara yang bersangkutan tidak keberatan. Untuk apa kira-kira yang memberi atau tidak memberi, tidak keberatan. Di Sigi ini terlalu banyak orang gila urusan. Kapan daerah mau maju kalu begini,” katanya. (bar)