Pungutan Layanan Publik Harus Dipayungi Perda

"Namun tidak semua tarif layanan publik yang ditetapkan DPRD. Tarif-tarif layanan publik termasuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang diatur/ditetapkan dalam UU, tidak diutak-atik. Jadi yang diatur dalam RUU Layanan Publik itu hanya pungutan di luar yang ditetapkan UU," tuturnya.

Dia mencontohkan penarikan pungutan di rumah sakit. Di dalam UU tidak ada yang mengatur penarikan pungutan, tapi di lapangan tetap ditarik. "Nah, yang begini ini harus diatur DPRD dalam perda agar tidak menjadi pungutan liar," tandas Wiharto. (esy/jpnn)