JPNN.com 
Pungutan Uang Sekolah Makin Tinggi, DPRD: Kalau Perlu Boikot!
jpnn.com, BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi Komarudin menyesalkan besarnya pungutan di SMA negeri sejak dikelola oleh pemerintah Provinsi.
Pasalnya, sejak diambil alih pihak provinsi, dana pendidikan menjadi gila-gilaan.
Meski sudah melalui musyawarah dengan Komite Sekolah, banyak para wali murid yang mengaku keberatan.
Misalnya untuk biaya gedung dipungut Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per siswa. Biaya SPP bulanan ditarik Rp 250-Rp 300 ribu per siswa.
Belum lagi biaya seragam, khusus untuk seragam putri dikenakan Rp 800 ribu, sedangkan seragam putra Rp 700 ribu.
Padahal, saat masih dikelola Pemerintah Kota Bekasi, sumbangan yang ada hanya sekitar Rp 50 ribu.
’’Kalau kayak begini, mungkin perlu dipikirkan pengelolaan SMA Negeri bukan lagi oleh Pemprov. Kalau perlu boikot bayar kalau masih dikelola provinsi,’’ tutur Komarudin.(neo/zar/pj/gob)
Anggota DPRD Kota Bekasi Komarudin menyesalkan besarnya pungutan di SMA negeri sejak dikelola oleh pemerintah Provinsi.
Redaktur & Reporter : Yessy
- Geger Pengakuan Eks Tahanan soal Pungli di Rutan Polda Jateng, Bayar Kamar Rp 1 Juta
- Polisi Gulung Dua Pelaku Pungli yang Catut DLHK Pekanbaru
- Revisi KUHAP, Ahmad Sahroni Sebut Masyarakat Bisa Lapor Polisi Via Medsos
- Polisi Amankan 2 Pelaku Pungli di Pintu Keluar Tol Keramasan
- Warga Banjarkemantren Sambangi Kantor Kejari Sidoarjo, Begini Tuntutannya
- Tengku Dewi Sampaikan Info Biaya Sekolah Anak, Begini Reaksi Mantan Suami
.jpeg)
