Pungutan Uang Sekolah Makin Tinggi, DPRD: Kalau Perlu Boikot!

jpnn.com, BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi Komarudin menyesalkan besarnya pungutan di SMA negeri sejak dikelola oleh pemerintah Provinsi.

Pasalnya, sejak diambil alih pihak provinsi, dana pendidikan menjadi gila-gilaan.

Meski sudah melalui musyawarah dengan Komite Sekolah, banyak para wali murid yang mengaku keberatan.

Misalnya untuk biaya gedung dipungut Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per siswa. Biaya SPP bulanan ditarik Rp 250-Rp 300 ribu per siswa.

Belum lagi biaya seragam, khusus untuk seragam putri dikenakan Rp 800 ribu, sedangkan seragam putra Rp 700 ribu.

Padahal, saat masih dikelola Pemerintah Kota Bekasi, sumbangan yang ada hanya sekitar Rp 50 ribu.

’’Kalau kayak begini, mungkin perlu dipikirkan pengelolaan SMA Negeri bukan lagi oleh Pemprov. Kalau perlu boikot bayar kalau masih dikelola provinsi,’’ tutur Komarudin.(neo/zar/pj/gob)