Punya Sumber Daya Memadai, Polri Dianggap Lembaga yang Tepat Diberi Kewenangan Menyidik

"Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan sistem pelatihan yang dirancang untuk mendukung fungsi penyidikan, karena memang di desain untuk menjalankan hal tersebut," lanjut Prawitra.

Dia meyakini proses penegakan hukum sebaiknya dilaksanakan seperti saat ini, yakni kewenangan penyidikan diserahkan ke polisi dan penuntutan di institusi lain, seperti Kejaksaan.

"Dengan demikian, kejaksaan dapat sepenuhnya fokus pada tugasnya sebagai penuntut umum, tanpa dibebani oleh tugas-tugas penyidikan," ujar dia.

Prawitra mengatakan batasan antara penyidik dan penuntut umum menjadi kabur jika kejaksaan memiliki kewenangan semua.

Menurut dia, penanganan perkara bisa terjadi konflik antarlembaga jika jaksa punya kewenangan menyidik sekaligus menuntut.

"Oleh sebab itu sudah seharusnya wewenang penyidikan sudahlah tepat ketika berada pada instansi kepolisian saja sebagaimana hal hanya kejaksaan dengan fungsi penuntutan," ujar dia. 

Sebelumnya, Komisi III DPR mengagendakan penyusunan RUU KUHAP dilakukan pada masa sidang ini. 

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan penyusunan ditargetkan selesai pada masa sidang ini yang berakhir pada 21 Maret mendatang.