Punya Visi yang Sama pada Rakyat Jelata, PDIP Bakal Rayakan Harlah NU
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Hamka Haq menyatakan, PDI Perjuangan akan menggelar perayaan khusus memperingati Harlah ke-95 Nahdlatul Ulama (NU) pada Minggu (31/1).
Perayaan itu, kata dia, merupakan bentuk solidaritas sesama wong cilik sekaligus memperekat kebersamaan kaum nasionalis dan Islam selama ini.
Hamka mengatakan PDIP dan NU mempunyai visi yang sama perihal membela rakyat yang terpinggirkan. Kelompok itu, oleh Proklamator RI Bung Karno, disebut kaum Marhaen.
Hamka menyatakan, Bung Karno dalam Muktamar NU menyampaikan bahwa persamaan antara NU dan kaum nasionalis karena kedua kelompok ini sama-sama cinta Tanah Air dan punya komitmen terhadap keadilan sosial.
"Spirit inilah yang akan terus dinyalakan agar negeri ini semakin solid dan jaya pada masa kini dan masa-masa mendatang. Maka peringatan Harlah NU ini adalah juga wujud solidaritas dari PDI Perjuangan untuk NU sebagai sesama wong cilik," kata Hamka dalam keterangan yang diterima, Sabtu (30/1).
Ketua DPP PDIP itu mengatakan, perayaan khusus akan dilaksanakan secara virtual dengan tema Rumah Nusantara. Sebab, PDIP melihat komitmen NU yang terus melindungi dan menaungi keragaman negeri ini.
Hamka menjelaskan, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945, pada Muktamar NU pada 1936 di Banjarmasin, organisasi Islam terbesar Indonesia itu memutuskan bahwa wilayah Nusantara Indonesia adalah Darul Islam secara kultural, bukan secara politik. Maksudnya, semua umat Islam harus diperlakukan sebagai muslim tanpa melihat kualitas iman dan ibadahnya.
Mereka akan dinikahkan, dilayani beribadah, dan diurus jenazahnya secara Islam. Bahkan jenazah yang tidak diketahui jelas agamanya, juga akan diurus secara Islam.
PDI Perjuangan akan menggelar perayaan khusus memperingati Harlah ke-95 NU pada Minggu besok.
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka