Punya Visi yang Sama pada Rakyat Jelata, PDIP Bakal Rayakan Harlah NU
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Hamka Haq menyatakan, PDI Perjuangan akan menggelar perayaan khusus memperingati Harlah ke-95 Nahdlatul Ulama (NU) pada Minggu (31/1).
Perayaan itu, kata dia, merupakan bentuk solidaritas sesama wong cilik sekaligus memperekat kebersamaan kaum nasionalis dan Islam selama ini.
Hamka mengatakan PDIP dan NU mempunyai visi yang sama perihal membela rakyat yang terpinggirkan. Kelompok itu, oleh Proklamator RI Bung Karno, disebut kaum Marhaen.
Hamka menyatakan, Bung Karno dalam Muktamar NU menyampaikan bahwa persamaan antara NU dan kaum nasionalis karena kedua kelompok ini sama-sama cinta Tanah Air dan punya komitmen terhadap keadilan sosial.
"Spirit inilah yang akan terus dinyalakan agar negeri ini semakin solid dan jaya pada masa kini dan masa-masa mendatang. Maka peringatan Harlah NU ini adalah juga wujud solidaritas dari PDI Perjuangan untuk NU sebagai sesama wong cilik," kata Hamka dalam keterangan yang diterima, Sabtu (30/1).
Ketua DPP PDIP itu mengatakan, perayaan khusus akan dilaksanakan secara virtual dengan tema Rumah Nusantara. Sebab, PDIP melihat komitmen NU yang terus melindungi dan menaungi keragaman negeri ini.
Hamka menjelaskan, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945, pada Muktamar NU pada 1936 di Banjarmasin, organisasi Islam terbesar Indonesia itu memutuskan bahwa wilayah Nusantara Indonesia adalah Darul Islam secara kultural, bukan secara politik. Maksudnya, semua umat Islam harus diperlakukan sebagai muslim tanpa melihat kualitas iman dan ibadahnya.
Mereka akan dinikahkan, dilayani beribadah, dan diurus jenazahnya secara Islam. Bahkan jenazah yang tidak diketahui jelas agamanya, juga akan diurus secara Islam.
PDI Perjuangan akan menggelar perayaan khusus memperingati Harlah ke-95 NU pada Minggu besok.
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas