Pupuk Indonesia Gandeng BNPT untuk Cegah Radikalisme Terorisme

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang sinergitas pencegahan tindak pidana Terorisme.

Perjanjian kerja sama itu ditandatangani oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dan Sestama BNPT, Dedi Sambowo, yang disaksikan oleh Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Kementerian BUMN, Senin (10/10).

Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan kerja sama dengan BNPT merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian BUMN dengan BNPT.

“Ini merupakan tindak lanjut dari Pupuk Indonesia dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BNPT tentang sinergitas pencegahan terorisme di Pupuk Indonesia Grup,” kata Bakir.

Bakir menilai penandatangan perjanjian itu penting bagi Pupuk Indonesia Grup.

Pasalnya, Pupuk Indonesia memiliki pabrik amoniak dan urea yang menyandang status objek vital nasional (obvitnas).

Menurut Bakir, pabrik tersebut tidak hanya menghasilkan komoditas strategis, tetapi kegiatan operasinya juga sangat sensitif.

Adapun tujuan dari penandatanganan perjanjian kerja sama itu untuk meningkatkan peran baik BNPT maupun Pupuk Indonesia sesuai dengan fungsi masing-masing dalam sinergitas pencegahan tindak pidana terorisme.

Menciptakan lingkungan kerja serta perilaku insan Pupuk Indonesia Grup bebas dari paham radikal terorisme.

Selanjutnya, perusahaan mendapatkan masukan dan saran guna pengembangan metode sosialisasi serta penyelenggaraan yang tepat dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

“Kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang baik, jauh dari terorisme, dan tidak ada cikal bakal terorisme,” jelas Bakir.

Bakir meminta kepada para jajaran BNPT untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Pupuk Indonesia Grup.

Melalui kerja sama itu, perusahaan berharap BNPT bisa memberikan masukan dan saran, serta penyelenggaraan sosialisasi pencegahan tindak pidana terorisme.