Pusat Dituding Pelihara Kekerasan di Papua

Makanya, ia  meminta kepada pemerintah  dan aparat keamanan segera kembali ke cita-cita awal pendirian negara ini dengan mengungkapkan dan menghentikan penjualan senjata dan amunsi secara ilegal di Papua. "Pemerintah juga harus membuka diri terhadap pesan-pesan gereja, 11 rekomendasi MPR pada 9-10 Juni 2010 lalu dan seruan anggota PBB dalam sidang HAM 23 Mei 2012," ujar Socrates.

Pihaknya juga menilai bahwa pemerintah Indonesia sangat diskriminatif dalam menyikapi aspirasi rakyat Papua dalam hal dialog damai. "Kami mendesak pemerintah agar melaksanakan dialog damai yang setara antara Indonesia dan Papua tanpa syarat dan dimediasi pihak ketiga yang netral seperti yang telah dilakukan di Aceh," ucapnya.

 

Di tempat yang sama, Ketua Sinode Kingmi Papua, Pdt. Dr. Benny Giyai juga meminta pemerintah segera melakukan pembebasan terhadap seluruh tahanan politik di Papua tanpa syarat dan membuka akses untuk kunjungan utusan khusus PBB, wartawan asing, pekerja kemanusiaa ke Papua dan menghentikan dengan segera upaya pengkriminalisasi perjuangan politik  dan penentuan nasib sendiri rakyat  dan bangsa Papua.

 

"Peristiwa penembakan dan pembunuhan anggota TNI dan warga sipil yang terjadi di Distrik Sinak Kabupaten Puncak dan Distrik Tingginambut Kabupaten  Puncak Jaya pada (21/2) lalu juga harus dilihat secara utuh, sebab tidak hanya berhubungan dengan pemilihan bupati kabupaten Puncak, tetapi ini bagian dari kebijakan negara untuk membangun insfraktutur TNI dan Polri di daerah pegunungan," ujarnya.