Pusat Harus Tanggung Jawab!

Rencananya, hari ini Komisi V akan melihat kondisi jembatan didampingi ahli dari Institut Teknologi Bandung. "Yang jelas DPR meminta jembatan ini diaudit. Ujungnya harus mengetahui penyebab dan siapa yang bertanggung jawab," lanjut dia.

Ketua Komite II (yang membidangi infrastruktur) dari DPD Kaltim Bambang Susilo mengatakan, semestinya sejak lama pusat mengambil alih perawatan jembatan. "Seperti jalan tol, dibentuk Badan Pengelola Jalan Tol. Begitu pula jembatan, harus ada badan pengelolanya," ungkap Bambang, kepada Kaltim Post (Grup JPNN), kemarin.

Dikatakan, sudah sewajarnya pusat bertanggung jawab karena tidak membina daerah yang memiliki jembatan dengan  bentangan panjang di atas 200 meter. "Daerah ini sudah menyumbang Rp 350 triliun setiap tahun. Seharusnya, pusat menyadari itu dan membangunkan lagi jembatan," ungkapnya.

Bambang Susilo setuju, jika jembatan yang dibangun adalah di Loa Kulu yang detailed engineering design-nya sudah diselesaikan. "Tidak sampai satu triliun. Pusat harus berkomitmen soal ini," ungkapnya.