Pusat Minta Pemda Tunggu Juklak Hemat BBM
Jumat, 06 April 2012 – 07:22 WIB
Apa yang dikemukakan Hatta Rajasa yang minta kendaraan dinas jangan menggunakan premium bersubsidi, menurut pria yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut tersebut, malah menunjukkan pemborosan dan bukannya penghematan. Karena harga Pertamax lebih mahal dibanding premium bersubsidi.
Baca Juga:
Menanggapi hal itu, Reydonnyzar Moenek menjelaskan, belum ada aturan tertulis yang meminta seluruh kendaraan operasional di lingkup pemda dilarang menggunakan premium bersubsidi.
"Jadi tunggu dulu, benar apa tidak dilarang menggunakan BBM bersubsidi," ujar Donny, panggilan Reydonnyzar, yang juga pakar pengelolaan keuangan daerah itu.
Donny menjelaskan, bisa saja nanti aturan operasional ini dimasukkan ke Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, yang saat ini sedang dalam proses penggodokan di Kemendagri. (sam/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah pusat meminta agar seluruh pemda menunggu aturan teknis penghematan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkup pemda. Kemungkinan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Tali Qrope dan Selang Spring Hose Jadi Sorotan di INAMARINE 2024
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Menko Airlangga Dorong Kerja Sama dengan Arizona State University, Ini Tujuannya