Pusat Seriusi Pembangunan Transportasi di Papua

Menhub yang juga sebagai Koordinator Wilayah VI Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat ini mengatakan, untuk pengaturan kapal-kapal perintis disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan pemerintah pusat hanya melakukan pengaturan agar kapal perintis yang satu terhubung dengan kapal yang lainnya.

 

"Kebutuhan itu ditentukan oleh rakyat di bawah, bukan pemerintah. Kalaupun pemerintah mengatur dan menentukan rute-rute yang ada, hal itu semata-mata sebagai ancang-ancang untuk proyek berikutnya," jelas Menhub.

 

Oleh karenanya apabila ada daerah terpencil minta kapal tersebut singgah, Menhub mempersilahkan gubernur dan bupati melakukan koordinasi. "Silahkan gubernur dan bupati mengaturnya," ujar Menhub mengomentari permintaan Penjabat Gubernur Papua Dr Syamsul Arief Rivai.

 

Sebelumnya Syamsul mengatakan banyak kabupaten-kabupaten di wilayah Papua yang belum terlayani secara optimal, bahkan banyak daerah-daerah yang belum disinggahi kapal perintis. Akibatnya masih banyak daerah-daerah yang terhambat perkembangan ekonomi maupun sosialnya. "Ketepatan jadwal kapal-kapal perintis juga sangat penting sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan baik," pinta Syamsul.