Pusat Setujui Pembangunan Kereta Api di Sulsel

MAKASSAR -- Warga Sulsel bakal menikmati sarana transportasi massal kereta api (KA). Pusat sudah menyetujui anggaran proyek KA Makassar-Parepare. Nilainya Rp 6,4 triliun.
    
Sebelumnya Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas hanya memprioritaskan 15 proyek yang akan dikerjakan tahun ini. Ternyata ditambah satu proyek lagi, yakni KA Trans Sulawesi yang menghubungkan antara Parepare dan Makassar.
    
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy Supriadi Priatna menyatakan hal tersebut usai melakukan pertemuan di Gedung DPR RI, Senin 30 Juni.

"Pak Menko (Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, red) memanggil semua menteri infrastruktur satu per satu untuk mengidentifikasi permasalahan. Targetnya adalah proyek apa saja yang sebelum Oktober bisa groundbreaking atau terselesaikan masalahnya. Lalu keluarlah 15 proyek. Tambah satu, jadi 16," kata Dedy melalui situs resmi Bappenas.
    
Dedy merinci, dari 16 proyek tersebut terdapat lima proyek jalan tol. Sementara itu, untuk proyek perhubungan laut terdapat pembangunan Pelabuhan Cilamaya. "Perhubungan udara ada dua: Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kertajati. Perkeretaapian ada jalur kereta api di Kalimantan untuk kereta api batu bara dan ada jalur kereta api lingkar layang Jakarta. Ditambah satu jalan kereta api Sulawesi Selatan, Parepare-Makassar," papar Dedy.
    
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengaku sangat bersyukur mendengar informasi tersebut. Menurutnya, disetujuinya anggaran tersebut membuatnya  bersemangat dalam mewujudkan transportasi massal tersebut di Sulsel. "Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu singkat saya lakukan groundbreaking. Kita usahakan dalam Ramadan ini," kata Syahrul di Kantor Gubernur, Selasa 1 Juli.
    
Anggaran yang ditetapkan pusat sebesar Rp6,4 triliun memang kurang dari kebutuhan Rp10 triliun sesuai Manter Plan yang ditetapkan. Meski begitu, Syahrul tidak mempersoalkan. Bahkan dia tidak mempersoalkan jika seandainya tidak ada anggaran dari pusat. "Tidak apa-apa. Tanpa anggaran pun saya tidak persoalan. Yang penting kita groundbreaking dahulu," ujarnya.
    
Menurut Syahrul, rencana proyek yang sudah dicanakan ini tidak boleh lagi ditunda. Siapa pun presidennya kelak, proyek ini harus terus jalan agar moda transportasi di bagian timur Indonesia ini tidak ketinggalan dengan Pulau Jawa.
    
"Saya akan cari jalan untuk segera groundbreaking. Selain Menteri Perhubungan, saya berharap Menko Perekonomian turut hadir serta menteri-menteri terkait untuk membicakan lebih lanjut," harapnya. (fajar)