Pusat tak Punya Anggaran Gaji PPPK, Pemda Juga, Terus gimana?

jpnn.com, JAKARTA - Polemik gaji calon PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari honorer K2 juga disorot oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron. Dia bahkan menyebut pemerintah pusat memang belum punya anggaran untuk menggaji mereka.

Hal ini disampaikan Herman saat berbincang dengan JPNN, Senin (28/1) pagi, terkait penolakan sejumlah daerah untuk menggaji PPPK, sementara kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan tidak akan memaksa daerah yang tak punya anggaran untuk penggajian dimaksud.

"Memang belum tergambar solusinya, karena pertama, tidak ada anggaran di pusat. Dan saya yakin juga ada kesulitan anggaran di daerah," kata Herman.

Politikus Partai Demokrat itu memandang, urgensi bagi daerah untuk menggaji PPPK kemungkinan tidak terlalu mendesak dibandingkan dengan pos anggaran lainnya. Misalnya untuk pembangunan daerahnya.

Oleh karena itu, kata politikus yang beken disapa dengan panggilan Hero ini, bila pemerintah sejak awal punya keinginan menuntaskan honorer K2, seharusnya rencana ini dimusyawarahkan terlebih dahulu.

Sumber penggajian PPPK dari honorer K2 masih jadi polemik. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

BACA JUGA: Perangkat Desa Setara IIA tapi Gaji PPPK dari Honorer K2 Dibebankan ke Pemda