Pusat Tuding DKI Lamban Atasi Banjir
Selasa, 27 Januari 2009 – 19:02 WIB

Pusat Tuding DKI Lamban Atasi Banjir
JAKARTA - Menneg PPN/Kepala Bappenas H. Paskah Suzetta menilai pemerintah DKI Jakarta lamban dalam menangani dan menanggulangi banjir yang tiap tahun terjadi di daerah Jakarta dan sekitarnya. Padahal, dana untuk itu relatif mencukupi karena selain dari APBD, pinjaman luar negeri juga dikerahkan untuk memperkecil resiko banjir di jakarta. “Karena begitu tingginya potensi kerugian yang diakibatkan oleh banjir, pemerintah telah merubah paradigma. Tekanannya tidak lagi pada pengendalian, tapi sudah diperluas secara lebih terintegrasi antara lain meletakan resiko banjir sebagai prioritas, membangun sistem peringatan dini, mengurangi faktor penyebab dan memperkuat sistem ketahanan warga menghadapi banjir,” kata Paskah Suzetta.
“Meski dirasa lamban dalam menangani dan menanggulangi banjir, saat ini kita tidak lagi bisa menginstruksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih cepat menangani masalah banjir. Kita hanya bisa minta tolong,” kata Paskah Suzetta, dalam diskusi Agenda 23 Wacana dari Slipi, digelar di DPP Partai Golkar bertema 'Banjir dan Penanggulangannya' di Jakarta Selasa (27/1).
Baca Juga:
Lebih jauh dijelaskan Paskah Suzetta, dalam tahun 2007 dalam skala nasional kerugian dari sisi infrastruktur yang disebabkan oleh banjir mencapai Rp5,6 triliun. Sementara lost ekonomi mencapai Rp4 triliun.
Baca Juga:
JAKARTA - Menneg PPN/Kepala Bappenas H. Paskah Suzetta menilai pemerintah DKI Jakarta lamban dalam menangani dan menanggulangi banjir yang tiap tahun
BERITA TERKAIT
- Senin Besok, Tol Junction Palembang Ramp 2 dan 3 Beroperasi, Sebegini Tarifnya
- Razia Gabungan di Rutan Pekanbaru, Ratusan Barang Terlarang Ditemukan
- Loyal demi Negeri, Misbakhun Batal Ikut Maraton di AS
- Sekjen Relawan Muda Prabowo Gibran Apresiasi Dasco Bersilaturahmi dengan Sejumlah Tokoh
- Ikhtiar Polisi Atasi Kemacetan Truk Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok
- BPKH Distribusikan 152,4 Juta SAR untuk Living Cost Jemaah Haji 2025