Pusing Pikirkan Gaji PNS, Undangan Rapat dari Jakarta Banyak Banget

Di satu sisi, pusat menunda DAU untuk daerah dan meminta untuk menunda perjalanan dinas. Namun di sisi lain, undangan untuk rapat ke pusat terus berdatangan.

"Kita bingung juga, daerah disuruh berhemat dan tidak melakukan perjalanan dinas. Sementara mereka kirim terus undangan rapat ke Jakarta. Ini bagaimana, harusnya mereka juga kurangi rapat-rapat yang butuh biaya," kritiknya.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman juga tak sepakat dengan kebijakan penundaan DAU yang dilakukan Pemerintah Pusat. Menurutnya, kondisi ini sangat membebani daerah.

"Kalau pemprov, mungkin bisa mencari sumber lain, apalagi tidak begitu banyak. Bagaimana dengan daerah yang sampai Rp 50 miliar. Sementara sebagian besar untuk gaji pegawai. Kalau ini terus dilakukan pusat, penundaan DAU bisa jadi bumerang. Pegawai bisa buat kekacauan kalau gaji mereka tidak terbayarkan," papar Jufri. (yus/sam/jpnn)