JPNN.com 
Puskapsi Sarankan Jokowi Keluarkan Perppu Penundaan Revisi UU KPK
Sabtu, 05 Oktober 2019 – 17:27 WIB
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com
"Zaman soeharto pernah ada Perppu penangguhan pajak pertambahan nilai. Era SBY, Perppu Nomor 1 tahun 2005 penangguhan industrial, Perppu Nomor 2 2006 tentang penangguhan peradilan perikanan," ungkap dia.
"Jadi, penangguhan itu sesuatu yang lazim. Jadi, ketika ditangguhkan setahun, tetap berlaku UU lama," timpal dia. (mg10/jpnn)
Direktur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Perppu Penangguhan Revisi UU KPK
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Pak Luhut Sudah ke Rumah Jokowi di Hari Pertama, Ada Kompol Syarif
- NasDem Menghormati Jika Jokowi Pilih Gabung PSI
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Apakah Jokowi Akan Bergabung dengan PSI? Begini Analisis Pakar
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik
- Pengamat Politik Sebut Wajar Jokowi Diunggulkan Jadi Ketua Wantimpres RI
