JPNN.com 
Puskapsi Sarankan Jokowi Keluarkan Perppu Penundaan Revisi UU KPK
Sabtu, 05 Oktober 2019 – 17:27 WIB
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com
"Zaman soeharto pernah ada Perppu penangguhan pajak pertambahan nilai. Era SBY, Perppu Nomor 1 tahun 2005 penangguhan industrial, Perppu Nomor 2 2006 tentang penangguhan peradilan perikanan," ungkap dia.
"Jadi, penangguhan itu sesuatu yang lazim. Jadi, ketika ditangguhkan setahun, tetap berlaku UU lama," timpal dia. (mg10/jpnn)
Direktur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Perppu Penangguhan Revisi UU KPK
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
.jpeg)
