Puteri Komarudin Soroti Potensi Penerapan Kebijakan Berbasis Mitigasi Risiko

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyoroti potensi penerapan kebijakan yang berfokus pada mitigasi risiko ketimbang mengeliminasi risiko secara total (zero tolerance).

Dia menilai kebijakan tersebut lebih pragmatis dan realistis untuk diterapkan di Indonesia.

Pasalnya, pemerintah sedang fokus memperbaiki sumber daya manusia sembari mencari titik temu dengan pemangku kepentingan untuk memitigasi risiko lingkungan, kesehatan, keuangan, dan sektor lainnya.

Hal ini disampaikan Puteri dalam acara diskusi publik "Membangun Indonesia Tangguh: Penerapan Paradigma Sadar Risiko dalam Pembangunan Berkelanjutan" di Jakarta, Jumat (7/2).

"Kebijakan zero tolerance banyak diterapkan di negara maju, sedangkan kita masih negara menengah yang sangat bergantung dengan sumber daya alam. Kalau dibandingkan dengan negara maju, ini tidak fair. Mereka sekarang sudah masuk ke isu lingkungan yang zero tolerance. Tidak apple to apple, tidak adil," kata Puteri dikutip JPNN.com, Selasa (11/2).

Dalam praktiknya, Puteri menegaskan parlemen setiap tahunnya membahas manajemen risiko dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

"Dengan demikian, kebijakan tersebut bisa disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mengatasi permasalahan di masyarakat, termasuk melalui efesiensi anggaran yang ada," lanjutnya.

Puteri mencontohkan sektor tembakau kerap menghadapi tantangan baik secara industri, tenaga kerja, kesehatan, penerimaan negara, maupun regulasi.