Putra Amien Rais Duga Pemerintah Mulai Takut Ancaman Boikot Australia
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mencurigai pemerintah mulai tunduk pada tekanan pemerintah Australia dengan menunda-nunda eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana mati kasus narkoba, dua di antarnya warga Australia.
"Kalau kelamaan diundur tanpa kepastian ya dugaan itu bisa jadi benar bahwa pemerintah Indonesia memilih tunduk diintervensi daripada menegakkan hukumnya sendiri," kata Hanafi saat dihubungi, Minggu (22/2).
Putra tokoh reformasi Amien Rais ini tidak ingin pemerintah masuk dalam "jebakan batman" Perdana Menteri Australia, Tonny Abbott, yang menjadikan isu hukuman mati dua warganya untuk menarik simpati warga Australia.
Hal ini menurut Hanafi, karena Abbott dan partainya di Australia (partai Liberal) dalam beberapa bulan terakhir sedang mengalami delegitimasi di dalam negeri. Popularitasnya drop hingga di bawah 30% sejak memimpin Australia 17 bulan terakhir.
Karenanya, Abbott menjadikan isu eksekusi WN Australia di Indonesia sebagai isu partainya untuk menguatkan lagi legitimasi politiknya di dalam negeri. Sehingga, dalam isu hukuman mati ini Abbott tidak sedang menyelesaikan masalah, tapi memperkeruhnya.
"Abbott tidak sedang menyelesaikan masalah, dia memperkeruhnya. Jika pemerintah Indonesia tunduk dan mau berkompromi dengan tekanan Australia, maka pemerintah bisa jadi masuk "jebakan batman" Abbott dan partainya," tandas politikus PAN ini. (fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mencurigai pemerintah mulai tunduk pada tekanan pemerintah Australia dengan menunda-nunda eksekusi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bea Cukai Serahkan Barbuk Kasus Rokok Ilegal ke Kejari Kota Semarang, Ada Mobil Mewah
- Siswa SMKN 4 Semarang Tewas Diduga Ditembak Polisi, Kombes Irwan Sebut Ada Tawuran
- 18 Ketua Kadin Provinsi Ajukan Gugatan Penyelenggaraan Munaslub 2024
- KJRI Hamburg Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik
- Di Kepemimpinan Said Saleh Alwaini, APJATI Siap Menyongsong Indonesia Emas
- Ingin Sejahterakan Rakyat, Kemenko PN dan Kementerian Transmigrasi Siap Berkolaborasi