Putra Ingatkan Nadiem, Jangan Sampai Pak Jokowi yang Kena

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Putra Nababan meminta Mendikbud Nadiem Makarim memberikan hasil kajian yang dijadikan dasar kebijakan menghapus Ujian Nasional atau UN.

Diketahui, Nadiem akan mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Justru kami minta kepada menteri waktu itu kajiannya," kata Putra dalam diskusi "Merdeka Belajar, Merdeka UN" di Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (14/12).

Dia mengatakan kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan kebijakan tersebut sudah dikaji, maka Komisi X DPR meminta kajian tersebut. Putra mengatakan kajian itu penting supaya tidak salah dalam pengambilan kebijakan untuk pendidikan.

"Kami Komisi X meminta kajiannya, berikan ke kami. Jangan nanti sudah diputusukan tetapi kajiannya agak melenceng sedikit jadi polemik lagi, apalagi terkait hukum," ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Politikus PDI Perjuangan itu tidak ingin kebijakan Nadiem nanti bermasalah dan berimbas kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

"Jangan sampai nanti kebijakan populis ini ada apa-apa, kan yang kena Pak Jokowi juga. Saya adalah partai pendukung Jokowi, PDIP, kami tidak mau yang kena nanti Pak Jokowi," ungkapnya.

Karena itu, Putra menyatakan bahwa dalam rapat dengan Mendikbud Nadiem yang berlangsung kurang lebih 7,5 jam, Jumat (13/12), Komisi X DPR sudah meminta kajian yang menjadi dasar munculnya gagasan tersebut.