Putri Probosutedjo Tak Minta Uang dari Pelepasan Tanah Hambalang
Selasa, 25 September 2012 – 02:22 WIB

Putri Probosutedjo Tak Minta Uang dari Pelepasan Tanah Hambalang
JAKARTA - Direktur Utama PT Buana Estate, Rita Ria Kurnianta Probosutedjo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (24/9) hingga sekitar pukul 20.00 WIB. Rita diperiksa terkait dugaan korupsi proyek sport center Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Bukit Hambalang, Sentul, Jawa Barat.
Keluar dari gedung antikorupsi itu, Rita enggan memberikan banyak komentar. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi yang tak tahu banyak tentang kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. "Hanya saksi. Tidak tahu apa-apa," kata Rita didampingi pengacaranya, Ariano Sitorus.
Sementara Ariano mengatakan, kliennya dicecar penyidik seputar lahan yang digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur pendidikan olahraga Hambalang, di Bogor, Jawa Barat. "Yang ditanyakan soal Hambalang, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu hanya menjelaskan bahwa kita tidak pernah menerima uang atas penyerahan tanah 30 hektar dan PT Buana Estate belum membuat surat pelepasan hak. Itu aja," beber Ariano usai mendampingi Rita.
Menurut Ariano, lahan seluas 30 hektar itu dihibahkan perusahaan Rita kepada Kemenpora untuk kepentingan pendidikan dan olahraga. Namun putri Probosutedjo tersebut tidak pernah menuntut pembayaran.
JAKARTA - Direktur Utama PT Buana Estate, Rita Ria Kurnianta Probosutedjo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (24/9) hingga
BERITA TERKAIT
- Penahanan Hasto Bukti KPK Tak Pandang Bulu
- Pelita Air Bersinergi dengan BIH Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Pariwisata Medis
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur