Putu BKSAP Sebut Forum Parlemen Indonesia-Pasifik Dorong Konsep Blue Economy

Selain itu, kata dia, aspek ekonominya juga ke depan harus didapatkan secara sustainable atau berkelanjutan. Maka, potensi yang ada harus mampu digali untuk kebutuhan peningkatan (growth) dan ekonomi masyarakat.
"Terakhir, laut juga harus kita jaga preservasinya (pemeliharaan atau perawatan) dan menjaganya agar tetap berkesinambungan, lestari sepanjang masa bagi generasi berikutnya,” tutur anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan itu.
Menurut dia, blue economy adalah konsep mendasar negara-negara kepulauan. Dia mengakui pemerintah sudah berusaha melakukan itu sehingga parlemen ingin terus mendorong perannya dengan membangun regulasi yang dibutuhkan.
"Bagaimana afirmasi anggaran, pengawasan kita agar pemerintah betul-betul yakin bahwa konsep blue economy akan memberikan kesejahteraan pada setiap masyarakat, baik Indonesia maupun Negara-negara Pasifik," kata Putu Rudana.
Dia juga menyinggung bahwa isu climate change juga mesti dicermati karena potensi laut juga dapat memetakan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan alam.
"Tentu harus ada satu konsep mainstream untuk melakukan penelitian terhadap laut Indonesia dan laut-laut Pasifik, ini menjadi sangat penting," kata dia.
Bicara isu perubahan iklim, mitigasi, dan adaptasi climate change, Putu mengingatkan agar komitmen negara maju dan negara kaya yang sudah disampaikan pada 2020 untuk menggelontorkan USD 100 miliar per tahun harus diwujudkan.
Putu bahkan menyampaikan bila dihitung sampai sekarang, kebutuhannya mungkin sudah hampir USD 500 miliar. Sebab, pada saat COP28 di Dubai, kebutuhannya bukan billion US Dollar lagi, tetapi sudah triliunan dolar AS.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Rudana menyebut Forum Parlemen Indonesia-Pasifik momentum mendorong konsep Blue Economy. Begini penjelasannya.
- Innalillahi, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Meninggal Dunia
- 1.824 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
- Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pengelolaan Aset Negara Oleh PPKGBK
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN
- Praktisi Intelijen Sebut Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Soal UU TNI
- Anggota DPR Rizki Faisal Apresiasi Kinerja Kajati Kepri dalam Penegakan Hukum