Putu Rudana BKSAP: Dana Perubahan Iklim Harus Dicairkan, Jangan Cuma Janji

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana kembali menyuarakan isu perubahan iklim di forum COP27 (Conference of Parties) Badan PBB untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC), Sharm El Sheikh, Mesir.

Putu mendorong parlemen memainkan peran penting melalui fungsi pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pembiayaan iklim.

Dia menyebut sudah menjadi tugas parlemen untuk memastikan pencapaian kemajuan dan integritas lingkungan serta keselarasan dengan komitmen yang dibuat.

"Apa yang dikatakan di ruang negosiasi harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Untuk itu, kita harus bertindak sekarang, bersama-sama dan dengan komitmen penuh," kata Putu Rudana di forum itu, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (14/11).

Dia mengakui seluruh dunia pada tahun ini memiliki tantangan yang berat untuk pendanaan iklim. Di COP26 tahun 2021, kata Putu, seluruh parlemen dunia pasti menyaksikan bagaimana negara-negara maju gagal memenuhi janji mereka sebesar $100 miliar USD per tahun mulai 2020 dan seterusnya.

"Baru-baru ini pada COP27, kita menyaksikan rencana aksi ambisius dari sekjen PBB yang menyerukan investasi awal yang ditargetkan sebesar USD 3,1 miliar antara 2023-2027 untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi mata pencaharian yang terdampak perubahan iklim," tutur anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Selaku perwakilan Parlemen Indonesia yang hadir di Sharm el Sheikh, Putu mendorong penguatan upaya implementasi pendanaan yang telah disepakati pada COP sebelumnya. Sebba, kegiatan di Paris telah memberikan dunia dasar kesepakatan terkait perubahan iklim.

"Saya berharap agar COP tidak hanya menjadi ajang untuk berdiskusi tanpa output yang konkret," lanjutnya.