Putu Rudana Minta Pemerintah Perhatikan Lembaga Pendidikan Seni Budaya
Misalnya, kata dia, dari sisi APBN bisa dilihat bahwa anggaran yang masuk di perguruan tinggi besar seperti UGM, UI, UNAIR dan kampus lainnya itu jauh lebih tinggi daripada perguruan tinggi seni budaya.
"Aspirasi yang kami dapatkan dalam pertemuan ini, ada istilah dianaktirikan," ucap Putu yang juga anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan.
Sementara, Putu enilai peran seni dan budaya cukup signifikan. Tidak hanya dalam diplomasi, tetapi lebih kepada bagaimana seni ini dapat memberikan ruang ekspresi dan ruang komunikasi masyarakat dalam berbagai hal.
"Salah satunya membangun ekonomi di lingkungan masyarakat dalam bentuk potensi ekonomi kreatif,” tuturnya.
Putu menyebut bahwa seni juga dibangun untuk diplomasi dengan memberikan masukan, usulan, kritik yang tentu secara konsep lebih elegan.
Oleh karena itu, Putu menyebut parlemen melalui BKSAP ingin menunjukkan komitmen dan perhatian terhadap seni budaya. Terlebih, dirinya sudah menggeluti seni budaya sejak kecil.
"Tentu kami ingin mengembalikan lagi bahwa political will, afirmasi, legislasi, dan anggaran harus diperjuangkan untuk kemajuan seni budaya di Indonesia sebagai jati diri atau jiwa bangsa,” ujar Putu.
Dia menilai Indonesia dengan potensi kekayaan seni budaya yang tak terhingga ini seharusnya memiliki berbagai pusat-pusat kebudayaan dan ruang ekspresi di berbagai tempat, baik seni tari, pertunjukan, seni rupa, seni visual, dan lainnya.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Rudana mendorong pemerintah beri perhatian setara terhadap lembaga pendidikan seni budaya.
- DPR Buka Suara soal Pelarangan BBM Bersubsidi untuk Ojol, Oh Ternyata
- Indonesiana.TV Dirancang Menjadi Jembatan Digital untuk Jelajahi Kekayaan Budaya
- Dilaporkan ke MKD, Anggota DPR Penyebar Isu Cawe-Cawe Parcok Harus Buktikan Ucapannya
- DPR Ingatkan Kesbangpol Batam Seusai Buat Surat Edaran Pengumpulan Data C1
- Wayan Sudirta Soroti Sejumlah Persoalan di Institusi Polri Termasuk Kasus Penembakan Anggota Paskibraka di Semarang
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024