Putusan Kasasi As'ad Keliru
Eksekusi Tertunda, Tunggu Kepastian dari PN
Jumat, 30 Oktober 2009 – 11:11 WIB
MUAROJAMBI- Mantan Bupati Muarojambi yang juga anggota DPR RI dari Partai Demokrat As’ad Syam yang didakwa terlibat kasus korupsi pembangunagan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Unit 22, Sungaibahar, kini bisa bernapas lega. Protes dan perlawanannya terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang dinilai salah membuahkan hasil. Pernyataan itu disampaikan Rusman Widodo setelah dia mengonfirmasi kebenaran nomor register terdakwa As’ad Syam ke Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Leliwati Siregar. “Tadi saya sudah konfirmasi dengan ketua PN Sengeti. Hasilnya, nomor register As’ad yang sebenarnya nomor 1140, bukan 1142,” katanya ketika ditemui usai mengikuti pelantikan ketua DPRD Muarojambi di Gedung DPRD Sengeti.
Pihak PN dan Kejari Sengeti yang sebelumnya ngotot menyatakan putusan MA nomor 1142K/Pidsus/2008 tanggal 10 Desember 2008 adalah benar milik As’ad, akhirnya melemah. Dua institusi penegak hukum itu mengakui putusan yang menyatakan As’ad dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta itu salah alamat.
Baca Juga:
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sengeti Rusman Widodo, Kamis (28/10) memastikan putusan kasasi As’ad Syam keliru. Menurut dia, putusan kasasi MA dengan nomor perkara 1142K/Pidsus/2008 tanggal 10 Desember 2008 bukan milik As’ad Syam.
Baca Juga:
MUAROJAMBI- Mantan Bupati Muarojambi yang juga anggota DPR RI dari Partai Demokrat As’ad Syam yang didakwa terlibat kasus korupsi pembangunagan
BERITA TERKAIT
- Pakar Minta PAM JAYA Perbanyak Reservoir Komunal
- Sambut Musim Tanam 2025, Pupuk Indonesia Pastikan Pupuk Bersubsidi Tersedia di Sultra
- Promo Akhir Tahun, KAI Daop 8 Surabaya Beri Diskon Tiket untuk 4 Perjalanan Kereta Jarak Jauh
- Pesan Irjen Hadi kepada Personel Polda NTB: Jauhi Perbuatan Tercela yang Dapat Menodai Institusi
- Kebakaran Melanda Tempat Penitipan Sepeda Motor di Kudus, Kerugian Ratusan Juta Rupiah
- Kasus Perselingkuhan Suami Disetop Polisi, Istri Pejabat OKU Selatan Minta Keadilan