Putusan MA Cerminan Pancasila, Pemerintah Tak Boleh Berdagang dengan Rakyat

Melki juga mengingatkan pemerintah tidak berpikir soal kerugian keuangan negara akibat memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat. Menurut Melki, pemerintah sudah semestinya menyiapkan uang dalam jumlah tertentu untuk membayar biaya kesehatan masyarakat, sebagaimana alokasi anggaran untuk subsidi listrik, pupuk, hingga minyak untuk rakyat.
“Masa, kesehatan tidak ada subsidi malah dibilang defisit-defisit terus? Ini menurut saya perspektif keliru. Kita ini seolah bertransaksi dan berbisnis sama rakyat. Kita lagi mengurus rakyat, memberikan uang, dan itu adalah jaminan yang kita berikan,” jelas Melki.
Seperti diketahui, MA mengabulkan sebagian permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tentang uji materiel atas Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Perpres itu mengatur tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.(boy/jpnn)
Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena menilai putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS sejalan dengan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Pancasila.
Redaktur & Reporter : Boy
- PA GMNI Dorong Etika Bernegara Berbasis Pancasila untuk Atasi Krisis Demokrasi
- Mengenal Cara Kerja Asuransi Kesehatan, Silakan Disimak
- Della Surya
- Nasabah AJK Minta Mahkamah Agung Tolak Kasasi yang Diajukan OJK
- BPJS Kesehatan Semarang Pastikan Layanan JKN Berjalan Selama Libur Lebaran 2025
- MA Kabulkan PK Antam, Aset Budi Said Bisa Disita