Putusan MA Dinilai Inkonstitusional

Sebelumnya, lewat Surat Keputusan MA bernomor 073/PERADI/DPN/EKS/V/09, hanya organisasi advokat Peradi yang diakui di Indonesia. Hal itu berimplikasi penyumpahan calon advokat harus diajukan oleh Peradi.

Diketahui, sejumlah advokat mengajukan uji sejumlah pasal dalam UU Advokat, diantaranya Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3), (4), serta Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4). Mereka menilai sejumlah pasal yang berisi penjelasan tentang organisasi advokat, tugas dan wewenangnya serta masa berlakunya UU yang mengatur organisasi advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum. (kyd/jpnn)