Putusan MA, 'Rapor Merah' Pemprov Sulut Sebelumnya

JAKARTA - Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Freddy H Sualang dan Wakil Walikota Manado Abdi Buchari dua tahun penjara plus denda Rp 100 juta, merupakan rapor merah dari pemerintahan sebelumnya (periode 1999-2004). Di mana saat itu pemerintahan di Sulut dikendalikan oleh AJ Sondakh (Gubernur) dan FH Sualang (Wagub). Demikian pandangan yang diungkapkan Max Wilar, peneliti senior KPG (Komunitas Peneliti Garuda) Yogya, menanggapi turunnya kasasi MA tersebut, lewat pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (14/5).

Lebih jauh, Max mengatakan bahwa pada dasarnya, kasus Manado Beach Hotel (MBH) berbandrol Rp 11,1 miliar yang terkait dengan putusan itu, harus diusut tuntas dan siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus dihukum tanpa pandang bulu. "Kepala Kejati Sulut kan bilang, kalau kasus MBH adalah satu kereta," ucapnya pula.

Max pun meminta agar penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dimaksimalkan, karena korupsi adalah kejahatan luar biasa yang mesti diberantas tanpa kompromi. Siapapun yang menerima aliran dana tersebut katanya, harus diburu dan diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk diketahui, dalam amar putusan kasasi yang diajukan oleh JPU, Ketua Majelis Hakim MA Joko Sarwoko, serta anggota I Made Tara dan Prof Komariah, mengabulkan kasasi tersebut dan membatalkan hasil putusan PN Manado yang menyebutkan bahwa Sualang dan Buchari bebas murni. Seperti disampaikan Kasubbag Humas dan Profesi MA, Andri Tristianto Sutrisna, dalam putusan kasasi untuk Sualang, dengan No 2568K/PID.SUS/2009, terdakwa dikenakan hukuman tahanan penjara dua tahun plus denda Rp 100 juta dengan subsider lima bulan.