Putusan MA soal Syarat Usia Cagub Masuk DIM RUU Pilkada, Rapat Panas
"Pimpinan ini setuju atas apa pimpinan?" tanya Putra dalam rapat panja.
Awiek menyebut fraksi PDI Perjuangan sudah diberikan kesempatan berbicara dan mayoritas fraksi sudah sepakat memasukkan putusan MA ke DIM revisi UU Pilkada.
Namun, Putra merasa belum ada proses pemungutan suara, sehingga tak bisa dianggap mayoritas fraksi di DPR sudah sepakat memasukkan putusan MA ke DIM 72 di revisi UU Pilkada.
Sebab, katanya, baru dua anggota Baleg yang menyampaikan pendapat terkait kemungkinan aturan MA soal syarat usia cagub-cawagub masuk DIM 72 di revisi UU Pilkada.
"Kalau enggak salah baru dua yang bicara," kata Putra.
Awiek kemudian kembali menyela. Dia meminta PDI Perjuangan tidak mengatur-atur fraksi lain yang sudah sepakat memasukkan putusan MA ke DIM 72 di revisi UU Pilkada.
"Enggak perlu mengatur fraksi yang lain, yang penting fraksi PDI Perjuangan sudah menyampaikan pendapatnya," ujar Awiek dalam rapat.
Anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan kemudian ikut bersuara setelah mendengar pernyataan Awiek.
Fraksi PDIP memprotes keputusan Baleg DPR RI yang putusan MA soal batas usia minimal cagub atau cawagub masuk DIM RUU Pilkada.
- Kabar Didik Melon yang Berjalan Kaki Jakarta-Boyolali, Dia Sudah di Karawang
- Begini Sikap Pemerintah soal Putusan MK yang Batalkan Presidential Threshold
- MK Hapus Aturan Presidential Threshold, Said PDIP Singgung Syarat Kualitatif Capres-Cawapres
- Saleh PAN Bersyukur MK Hapus Presidential Threshold, Singgung Capres-Cawapres
- Golkar Terkejut dengan Putusan MK Soal Presidential Treshold, Tidak Seperti Biasa
- MK Hapus Presidential Threshold, Ketua Komisi II: Babak Baru Demokrasi Indonesia