Putusan MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, KPU Langsung Harmonisasi
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut pihaknya dalam tahap pembahasan sebelum merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait syarat usia calon kepala daerah.
Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media soal tindak lanjut KPU menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat usia calon kepala daerah.
"Iya, kan, sedang dibahas dan harmonisasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM," kata Hasyim ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).
Dia kemudian menerima pertanyaan awak media soal kemungkinan syarat usia kontestan pilkada akan diterapkan dalam kontestasi politik 2024.
"Sedang kami bahas," kata Hasyim.
Awak media selanjutnya kembali bertanya soal target yang dicanangkan KPU untuk menyelesaikan aturan teknis soal syarat usia calon kepala daerah.
Dia menjawab itu dengan menyinggung pembahasan masih terus dilakukan antara KPU dan Kemenkumham setelah munculnya putusan Nomor 23 P/HUM/2024 di MA.
"Ya, sedang dibahas, marena kalau harmonisasi, kan, ada pihak KPU sebagai pihak yang menyelenggarakan harmonisasi dan kemudian ada Kemenkumham, ada Kementerian Dalam Negeri, dan ada Bawaslu. Jadi, masih dibahas," kata Hasyim.
Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut pihaknya dalam tahap pembahasan dan harmonisasi PKPU terkait syarat usia calon kepala daerah sesuai putusan MA.
- KPU Diminta Sempurnakan Sirekap Sebelum Digunakan Untuk Pikada 2024
- Jam Debat Pilwalkot Bandung Terlalu Malam Diprotes Paslon, KPU Akan Evaluasi
- Lebih Dari 6 Ribu Orang Pindah Memilih di Pilkada Sumsel
- Dana Kampanye Tak Boleh Melebihi Jumlah ini
- Ini Alasan KPU Mendahulukan Surat Suara ke Pulau Terluar
- Debat Perdana Pilwalkot Bandung Angkat Tema soal Tantangan Masa Depan