Putusan Mahkamah Agung Soal Transportasi Kini Dikritisi

“Hendaknya, Hakim di MA sebelum memutuskan itu, mau mendengarkan banyak stakeholder secara langsung, misalnya Organda, YLKI, MTI, akademi bidang transportasi,” ujarnya.

Djoko mengatakan jika nanti ujungnya keputusan MA ini menjadi masalah baru di daerah, para Hakim MA ini harus berani bertanggungjawab.
Karena menurutnya, keputusan MA ini adalah keputusan final, jika ini kemudian menimbulkan gejolak, perlu ada pertanggungjawaban.
Apalagi, kata dia, sebenarnya, Kemenhub dengan PM 26 sudah memberikan keleluasaan.

“Pertimbangan sosiologi ini penting jangan melihat di Jakarta, di daerah sudah bergolak. Jangan drastis seperti ini akan menganggu kondisi yang ada,” tegasnya. (flo/jpnn)