Putusan MK Belum Ada, Pungutan RSBI Jalan Lagi
Selasa, 30 Oktober 2012 – 14:09 WIB
JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah warga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil "Anti komersial pendidikan" mendesak Mahkamah Konstitusi segera memutuskan penghapusan Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI). Selain dari ICW bersama koalisasi masyarakat sipil anti komersial pendidikan, surat serupa juga dikirim oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang ditanda tangani Sekjen FSGI, Retno Listiyanti SPd.
"Sekarang tahun ajaran baru sudah dimulai, dan mulai banyak pungutan-pungutan di satuan pendidikan RSBI. Kami konsisten memperjuangkan persoalan ini karena tanggungjawab negara hilang dengan adanya RSBI ini," kata Sitti Juliantari saat mendatangi gedung MK di Jakarta, Selasa (30/10).
Dia menilai RSBI tidak jauh berbeda dengan pendidikan reguler, kecuali dalam fasilitas, sehingga biaya menjadi lebih mahal. Keberadaan RSBI juga membuat alokasi 20 anggaran pendidikan dari APBN tidak terpenuhi.
Baca Juga:
JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah warga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil "Anti komersial
BERITA TERKAIT
- Mendiktisaintek Sampaikan Program Prioritas 2025, Ada Pembangunan Sekolah Unggul
- Dirjen GTK Berharap Tidak Ada Kesalahpahaman soal Orprof Guru
- Inilah Urgensi Revisi UU Sisdiknas, Ada soal Ranking 60 dari 61 Negara
- Terobosan Kemendikdasmen di 2024: Guru ASN PPPK & PNS Bisa Mengajar di Sekolah Swasta
- Lewat Kegiatan Ini, Para Mahasiswa Dibekali Wawasan Tentang Kepabeanan dan Cukai
- Mengenal Veve, Sosok Dosen yang Menginspirasi Generasi Muda