Putusan MK Bikin Koalisi 7 Partai Gagal 'Jegal' Jaro Ade di Pilkada 2024
![Putusan MK Bikin Koalisi 7 Partai Gagal 'Jegal' Jaro Ade di Pilkada 2024](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2017/04/26/24772796c9f5b2846704b5a481de5b9d.jpg)
jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Upaya koalisi tujuh partai untuk menjegal Ade Ruhandi atau Jaro Ade di Pilkada Kabupaten Bogor gagal, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2024.
Founder LS Vinus Nusantara Yusfitriadi mengatakan bahwa putusan ini sangat memengaruhi eskalasi politik di Kabupatem Bogor, di mana untuk mengusung pasangan calon tidak lagi berbasis jumlah kursi, tetapi berbasis suara partai.
Menurut Bang Yus - sapaan akrabnya - spirit Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah mendorong keadilan dan memberikan kesempatan yang sama kepada para calon Bupati Bogor agar tidak terjadi kotak kosong.
“Tentunya akan ada perubahan besar tujuh hari menjelang pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor ke KPUD,” tutur Bang Yus, dalam keterangannya, Rabu (21/8).
Rasa keadilan yang diberikan melalui putusan MK memberikan ruang kepada partai politik, bukan hanya Partai Gerindra. Namun, partai lain seperti PKS dan Partai Golkar pun bisa mengusung pasangan calon Bupati asalkan suara partainya tembus diangka minimal 6,5 persen.
"Putusan MK membolehkan partai-partai yang memiliki suara minimal 6,5 persen untuk mengusung pasang calon bupati dan wakil bupatinya. Jadi, jelas tidak akan ada lawan kotak kosong di Kabupaten Bogor,” ungkap Bang Yus.
Koalisi 7 partai yang sudah deklarasi mengusung Rudy Susmanto menjadi calon bupati Bogor beberapa waktu lalu, seperti, Gerindra, PPP, PDI-P, PKS, PKB, Demokrat dan PAN, diprediksi bakal bubar.
“Karena PKS, PDI-P PPP, PKB dan Demokrat sudah bisa mengusung calonnya sendiri, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain,” tutur Bang Yus.
Founder LS Vinus Nusantara mengatakan putusan MK bikin koalisi 7 partai gagal menjegal Jaro Ade di Pilkada Kabupaten Bogor 2024.
- MK Ingatkan Pembentuk UU Tidak Boleh Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Publik
- Tok, MK Putuskan Permohonan Novel Cs soal Syarat Usia Capim KPK, Hasilnya
- Ahli Hukum: KPU Boleh Tak Konsultasikan Putusan MK ke DPR
- Kampanyekan Lawan Dinasti Jokowi, ICW Sebut Akunnya di Instagram Tak Bisa Diakses
- PDIP Bakal Bertarung Melawan 17 Parpol di Pilkada Kabupaten Bogor
- Putusan MK Diharapkan Mengangkat Angka Partisipasi Rakyat Mengikuti dan Mengawasi Pilkada