Putusan MK Melanggengkan Politik Dinasti, Demokrasi Indonesia Mundur Lagi
Selasa, 17 Oktober 2023 – 16:32 WIB
Akan tetapi, Danang melanjutkan, dengan politik dinasti ini maka prestasi tidak akan pernah muncul. Sebab, pilihannya hanya terbatas pada mereka yang menjadi anak, keturunan, atau bagian dari keluarga berpengaruh yang berkuasa.
"Saya kira itu bukan esensi demokrasi," tegasnya.
Selain membatasi peluang semua orang untuk menjadi pemimpin, praktik politik dinasti juga menjadi ancaman dalam penegakan hukum di Indonesia. Banyak kasus mandek hanya karena bersinggungan dengan keluarga penguasa. (jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Putusan MK mengenai capres-cawapres berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah melanggengkan politik dinasti dan menarik mundur demokrasi.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com
BERITA TERKAIT
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Palang Rel
- Golkar Terkejut dengan Putusan MK Soal Presidential Treshold, Tidak Seperti Biasa
- MK Hapus Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen
- Uang Benjamin
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM