Putusan MK Nomor 70 Dinilai Kental Nuansa Politis
![Putusan MK Nomor 70 Dinilai Kental Nuansa Politis](https://cloud.jpnn.com/photo/galeri/normal/2023/10/16/suasana-sidang-putusan-gugatan-uji-materi-batas-usia-minimal-q8gl.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Hukum dan Konstitusi (LKSHK) Ubaidillah Karim menilai ada unsur politis di balik pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.
"Ada nuansa politis yang kuat di balik putusan MK," kata Ubaidillah.
MK sebelumnya menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Hal ini menjadi pertimbangan MK dalam putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi, Selasa (20/8).
Penegasan MK ini berkebalikan dengan tafsir hukum yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) belum lama ini.
Melalui putusan nomor 24 P/HUM/2024, MA mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam Peraturan KPU (PKPU) saat penetapan pasangan calon, menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih.
"Terkesan MK ini melawan putusan secara terbuka," tutup Ubaidillah. (dil/jpnn)
Penegasan dalam putusan MK ini berkebalikan dengan tafsir hukum yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) belum lama ini
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Irjen Abdul Karim Mengeklaim Pengamanan Demo Sesuai SOP, Kompolnas Minta Polri Lakukan Evaluasi
- PDIP Usung Anies atau Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta? Ini Info Terkini dari Chico
- Polisi Masih Tahan 32 Demonstran Terlibat Kericuhan di Balai Kota Semarang
- Guspardi Sebut Putusan MK Sudah Diakomodasi, Jangan Ada Riak-Riak Lagi
- Aksi Menuntut Jokowi Lengser, 27 Demonstran Ditangkap, 40 Masuk RS
- Pujian Megawati untuk Hakim MK: Masih Punya Nurani dan Keberanian