Putusan MK Perkuat Peraturan KPU

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah ini," tegas Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD. Dengan putusan MK ini, putusan judicial review oleh MA itu kehilangan dasar pijakannya. "Bukan karena judicial review itu salah," kata Mahfud. Dia juga menekankan putusan ini berlaku sejak diucapkan. Sehingga tak perlu diperdebatkan istilah retroaktif atau prospektif.

KPU senang mendengar putusan MK itu. "Ya tentunya kami bersyukur karena berarti sudah ada kepastian hukum," ujar kata anggota KPU Andi Nurpati usai mengikuti sidang di MK. Menurutnya, putusan MK ini semakin memperkuat Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 tentang Penghitungan Kursi Putaran Dua. (sam/JPNN)