JPNN.com 
Putusan MK Perlawanan Terbuka terhadap MA, Nuansa Politis Sangat Kental
Putusan MK tersebut jelas bertentangan dengan putusan TUN Jakarta sebelumnya yang diketok pada 29 Mei 2024.
Dalam putusannya, MA mengubah cara penghitungan syarat minimal usia calon yang semula dihitung sejak penetapan pasangan calon menjadi sejaj pelantikan pasangan calon terpilih.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Hukum dan Konstitusi (LKSHK) Ubaidillah Karim menyoroti tajam putusan MK tersebut.
Ubaidillah menyayangkan putusan MK yang seolah melawan putusan sebelumnya yang diketok MA. "Terkesan MK ini melawan putusan TUN secara terbuka," kata Ubaidillah, kepada wartawan, Selasa (20/8).
Ubaidillah menangkap adanya nuansa politis yang kuat di balik putusan MK tersebut, seperti upaya menjegal Kaesang Pangarep. (dil/jpnn)
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak perubahan syarat usia minimum calon kepala daerah yang dihitung saat pelantikan
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Masa Cuti Kampanye Berakhir, Aep Syaepuloh Kembali Jabat Bupati Karawang
- Aktivis Dorong Semua Pihak Mewujudkan Pilkada Maluku Utara Aman dan Nyaman
- Info Terkini OTT KPK yang Menyeret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
- Prabowo Seorang Kesatria, Harus Tegas Hadapi Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada
- Polda Riau dan TNI Sebar 1.615 Personel Demi Kelancaran Pilkada 2024
- Tim Hukum RIDO Kecam Persekusi yang Dialami Sukarelawannya yang Pasang Stiker
.jpeg)
