Putusan MK soal Penghayat Kepercayaan, Pengakuan Negara
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzily mengapresasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan penghayat kepercayaan mencantumkan identitasnya itu dalam kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).
Dikatakan, putusan MK itu merupakan bentuk pengakuan negara atau state recognition atas perlindungan terhadap kepercayaan warga negara Indonesia tanpa diskriminasi, selain enam agama resmi yang diakui.
Menurut dia, semua WNI memiliki memiliki hak untuk dilindungi dalam beragama dan berkeyakinan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
Karena itu, wakil sekretaris jenderal (wasekjen) Partai Golkar itu menyatakan, putusan MK terkait hal tersebut harus dihormati. “Sekali lagi kita harus menghormati keputusan MK tersebut,” tegasnya, Rabu (8/11).
Dia menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus menindaklanjuti putusan lembaga yang dipimpin Arief Hidayat itu.
“MK telah memutuskan berdasarkan pada landasan konstitusi negara kita,” ungkapnya. (boy/jpnn)
Kemendagri harus menindaklanjuti putusan MK yang membolehkan penghayat kepercayaan mencantumkan identitasnya itu di KTP dan KK.
Redaktur & Reporter : Boy
- Mahasiswa Minta Pemerintah Tegas Tindak Oknum Nakal Sesuai Putusan MK 136/2024
- Putusan MK: Pejabat Daerah dan Anggota TNI/Polri Tak Netral Bisa Dipidana
- Puti Guntur Desak Pemerintah Tuntaskan NSPK Perlindungan Penghayat Kepercayaan
- Hasto Akan Raih Gelar Doktor Lagi, Disertasinya soal Ketahanan PDIP Pascaputusan MK Untungkan Gibran bin Jokowi
- Putusan MK Menyinggung Nasib Honorer Tercecer dalam Pengangkatan PPPK
- Gerakan Coblos Semua Calon di Pilkada Tak Boleh Dikriminalisasi